Hot News NTB

  Praya, Lombok Tengah – Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kabupaten Lombok Tengah menyatakan sikap tegas untuk mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi Beras Bantuan Pangan (CBP) yang melibatkan oknum pejabat Desa Barabali, Kecamatan Batukliang. Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap penyelewengan dana bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin.   Bupati LIRA Lombok Tengah, Sudirman, menyampaikan bahwa organisasinya akan berada di garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat kecil dan memastikan penegakan keadilan tanpa kompromi. "LIRA Lombok Tengah berdiri bersama rakyat. Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang telah menahan tiga tersangka kasus korupsi beras bantuan. Ini adalah bukti nyata bahwa hukum harus menjadi pelindung rakyat miskin, bukan pelindung pelaku korupsi," ujarnya dalam keterangan resmi di Praya, Kamis (30/10/2025).   Kasus ini memasuki babak baru setelah Kejaksaan Neg...

Lombok Barat, 29 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat menjalin kerja sama strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat. Kemitraan ini diresmikan melalui silaturahmi di Kantor BAZNAS Lombok Barat, Selasa (29/10), menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi di bidang sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai keagamaan.   Kolaborasi Ormas dan Lembaga Zakat   Ketua DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat, Sabri, S.H., menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran krusial tidak hanya sebagai wadah aspirasi, tetapi juga sebagai pilar sosial dalam memperkuat kehidupan bermasyarakat. Kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mendorong ormas untuk berperan aktif dalam pelayanan publik dan menjaga nilai moral serta kebangsaan.   “Kami hadir untuk berkontribusi secara nyata bagi masyara...

Gerung, Lombok Barat – Gelombang protes terhadap kebijakan pemecatan tenaga honorer di Lombok Barat semakin memanas. Menyusul polemik pemecatan 1.600 tenaga honorer tanpa proses evaluasi yang jelas, berbagai elemen masyarakat sipil menyerukan aksi besar-besaran untuk mengepung Kantor Bupati Lombok Barat.   Aksi yang diberi tajuk "Giri Menang Memanggil" ini direncanakan akan digelar pada:   - Hari/Tanggal: Jumat, 31 Oktober 2025 - Waktu: 14.00 WITA - Selesai - Tempat: Kantor Bupati Lombok Barat - Titik Kumpul: Taman Kota Gerung   Seruan aksi ini datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan, lembaga gerakan, organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, hingga masyarakat umum yang peduli dengan isu ini.   "Melihat carut marutnya polemik pemecatan tenaga honorer tanpa melalui proses evaluasi, sebanyak 1.600 tenaga honorer dipaksa dipecat oleh Bupati Lobar yang tidak berdasar dan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sem...

Lombok Tengah, NTB - PT Sadana pada hari ini mengklarifikasi terkait ijin di kantor PT Sadana yang berlokasi di Terara, Kabupaten Lombok Timur. Dani Darmawan, bagian dari PT Sadana, membeberkan beberapa fakta terkait perencanaan memperoleh ijin dari tahun 2011. Ia menjelaskan bahwa secara legal, PT Sadana telah memiliki ijin pertama dari daerah dan ijin di berbagai tempat di Lombok Tengah pada tahun 2015 yang berlokasi di Montong Sapah dan Kabul, serta di tempat lainnya yang ada di Lombok Tengah. Selama ini, PT Sadana telah melakukan kegiatan dalam berbagai hal dan melibatkan masyarakat sekitar serta beberapa karyawan dari daerah setempat sebagai pekerja di beberapa bidang. "Kegiatan kita tiap tahun berjalan dan telah menjadi prioritas untuk warga setempat," ujar Dani. Ia juga mengungkapkan bahwa PT Sadana akan mengikuti proses terkait NIB (Nomor Induk Berusaha) dan akan mengurus ijin dan berbagai persyaratan lainnya. Terkait hutan produksi yang ditanam dan hutan non-produksi...

Lombok Tengah, NTB - PT Sadana pada hari ini mengklarifikasi terkait ijin di kantor PT Sadana yang berlokasi di Terara, Kabupaten Lombok Timur. Dani Darmawan, bagian dari PT Sadana, membeberkan beberapa fakta terkait perencanaan memperoleh ijin dari tahun 2011. Ia menjelaskan bahwa secara legal, PT Sadana telah memiliki ijin pertama dari daerah dan ijin di berbagai tempat di Lombok Tengah pada tahun 2015 yang berlokasi di Montong Sapah dan Kabul, serta di tempat lainnya yang ada di Lombok Tengah. Selama ini, PT Sadana telah melakukan kegiatan dalam berbagai hal dan melibatkan masyarakat sekitar serta beberapa karyawan dari daerah setempat sebagai pekerja di beberapa bidang. "Kegiatan kita tiap tahun berjalan dan telah menjadi prioritas untuk warga setempat," ujar Dani. Ia juga mengungkapkan bahwa PT Sadana akan mengikuti proses terkait NIB (Nomor Induk Berusaha) dan akan mengurus ijin dan berbagai persyaratan lainnya. Terkait hutan produksi yang ditanam dan hutan non-produksi...

PRAYA- NTB. Hearing Aliansi Serikat Masyarakat Lombok Tengah di Kantor Dines Pendidikan pada hari Kamis oleh puluhan anggota yang berlangsung pada hari Kamis di temui oleh kabit dan beberapa jajaran dari kepala dines pendidikan mereka meminta terkait indikasi tindak pidana korupsi di proyek rehabilitasi SMP 1 Praya Menurut Indra Wahyudi  jawaban yang diberikan oleh PPK di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah terhadap data yang ia  bawa tidak mampu di jawab secara lugas, sejauh ini kami merasa tidak puas dan semakin menguatkan dugaan kami terhadap semerautnya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah Ditambahkan Yudit pasca hearing ini kami akan melakukan hearing ke BPK untuk meminta hasil audit proyek tersebut untuk dijadikan sebagai data acuan dalam pelaporan yang akan kami layangkan ke Kejati NTB dalam waktu dekat ucapnya saat di konfirmasi Media pada Kamis 23/10. Dilain sisi Kabit  Dines Pendidikan...

Lombok Tengah- NTB. Hearing Aliansi Serikat Masyarakat Lombok Tengah di Kantor Dines Pendidikan pada hari Kamis oleh puluhan anggota yang berlangsung pada hari Kamis di temui oleh kabit dan beberapa jajaran dari kepala dines pendidikan mereka meminta terkait indikasi tindak pidana korupsi di proyek rehabilitasi SMP 1 Praya Menurut Indra Wahyudi sosok Pengacara Muda sekaligus aktivis jawaban yang diberikan oleh PPK di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah terhadap data yang ia  bawa tidak mampu di jawab secara lugas, sejauh ini kami merasa tidak puas dan semakin menguatkan dugaan kami terhadap semerautnya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah Menurutnya pasca hearing ini kami akan melakukan hearing ke BPK untuk meminta hasil audit proyek tersebut untuk dijadikan sebagai data acuan dalam pelaporan yang akan kami layangkan ke Kejati NTB dalam waktu dekat ucapnya saat di konfirmasi Media pada Kamis 23/10. Dines ...

Lombok Tengah, NTB - Aliansi Serikat Masyarakat Lombok Tengah Semesta NTB melakukan hearing di Kantor Dinas Pendidikan pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Puluhan anggota aliansi tersebut meminta hasil audit proyek rehabilitasi SMP 1 Praya yang dinilai janggal. Menurut Indra wahyudi atau yang kerap di sapa Yudit menuturkan kepada media jawaban yang diberikan oleh PPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tidak mampu dijawab secara lugas. "Sejauh ini kami merasa tidak puas dan semakin menguatkan dugaan kami terhadap semerautnya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah," ujarnya. Pasca hearing ini, aliansi akan melakukan hearing ke BPK untuk meminta hasil audit proyek tersebut guna dijadikan data acuan dalam pelaporan yang akan dilayangkan ke Kejati NTB dalam waktu dekat. Sementara itu, Kabid Dinas Pendidikan membantah adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. "Kejaksaan juga memantau langsu...

Lombok Tengah, NTB - Aliansi Serikat Masyarakat Lombok Tengah melakukan hearing di Kantor Dinas Pendidikan pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Puluhan anggota aliansi tersebut meminta hasil audit proyek rehabilitasi SMP 1 Praya yang dinilai janggal. Menurut Indra wahyudi, jawaban yang diberikan oleh PPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tidak mampu dijawab secara lugas. "Sejauh ini kami merasa tidak puas dan semakin menguatkan dugaan kami terhadap semerautnya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah," ujarnya. Pasca hearing ini, aliansi akan melakukan hearing ke BPK untuk meminta hasil audit proyek tersebut guna dijadikan data acuan dalam pelaporan yang akan dilayangkan ke Kejati NTB dalam waktu dekat. Sementara itu, Kabid Dinas Pendidikan membantah adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. "Kejaksaan juga memantau langsung terkait hal ini, apakah ada tindakan korupsi dan lain-lain,...

  Praya, NTB - Ratusan massa dari Koalisi Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia melakukan aksi di depan Mapolres Lombok Tengah pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk mengerahkan tim khusus guna menyisir para debt collector yang diduga melakukan tindakan kekerasan dan premanisme. Koordinator aksi, Dodek, menyatakan bahwa jika Kapolres Lombok Tengah tidak menanggapi permintaan mereka, maka ia dipersilakan untuk angkat kaki dari Lombok Tengah. "Kalau Bapak Kapolres tidak mendengar terkait hal ini, maka dipersilakan angkat kaki dari Lombok Tengah karena masyarakat Lombok Tengah tidak butuh pemimpin polisi pecundang seperti Bapak," ujarnya dalam aksi tersebut. Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah menyatakan bahwa ia sangat menyayangkan adanya tindakan lain dari yang di lakukan dari pihak oknum-oknum tersebut yang datang ke PT LNI mencari debt collector yang telah mengambil kendaraan mereka. "Mereka datang ke PT LNI mencari DC yang telah me...

Praya, NTB - Ratusan massa dari Koalisi Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia melakukan aksi di depan Mapolres Lombok Tengah pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk mengerahkan tim khusus guna menyisir para debt collector yang diduga melakukan tindakan kekerasan dan premanisme. Koordinator aksi, Dodek, menyatakan bahwa jika Kapolres Lombok Tengah tidak menanggapi permintaan mereka, maka ia dipersilakan untuk angkat kaki dari Lombok Tengah. "Kalau Bapak Kapolres tidak mendengar terkait hal ini, maka dipersilakan angkat kaki dari Lombok Tengah karena masyarakat Lombok Tengah tidak butuh pemimpin polisi pecundang seperti Bapak," ujarnya dalam aksi tersebut. Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah menyatakan bahwa ia sangat menyayangkan adanya tindakan lain dari yang di lakukan dari pihak oknum-oknum tersebut yang datang ke PT LNI mencari debt collector yang telah mengambil kendaraan mereka. "Mereka datang ke PT LNI mencari DC yang telah meng...

  Praya, NTB - Ratusan massa dari Koalisi Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia melakukan aksi di depan Mapolres Lombok Tengah pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk mengerahkan tim khusus guna menyisir para debt collector yang diduga melakukan tindakan kekerasan dan premanisme. Koordinator aksi, Dodek, menyatakan bahwa jika Kapolres Lombok Tengah tidak menanggapi permintaan mereka, maka ia dipersilakan untuk angkat kaki dari Lombok Tengah. "Kalau Bapak Kapolres tidak mendengar terkait hal ini, maka dipersilakan angkat kaki dari Lombok Tengah karena masyarakat Lombok Tengah tidak butuh pemimpin polisi pecundang seperti Bapak," ujarnya dalam aksi tersebut. Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah menyatakan bahwa ia sangat menyayangkan adanya tindakan lain dari yang di lakukan dari pihak oknum-oknum tersebut yang datang ke PT LNI mencari debt collector yang telah mengambil kendaraan mereka. "Mereka datang ke PT LNI mencari DC yang telah me...

Praya, NTB - Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Kompas NTB melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu, 22 Oktober 2025. Aksi ini menuntut ratusan vila yang berdiri di sepanjang pesisir Gerupuk sampai ke Aireguling, terutama yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, yang diduga tidak memiliki izin resmi dan dinilai ilegal. Ketua Umum Kompas NTB, Husein, bersama Halim, menyatakan bahwa keberadaan vila ilegal ini bukan hanya melanggar aturan tetapi juga mencoreng wajah Mandalika sebagai kawasan strategis pariwisata internasional. "Kalau memang benar ada 200 vila yang belum memiliki izin, kami minta Pemkab Lombok Tengah bertindak tegas. Jangan pandang bulu dan kami tidak butuh janji," tegas Halim. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap vila-vila yang tidak memiliki izin. Selain itu, mereka juga menyoroti keberadaan bronjongan di Pantai Aireguling yang masih berdiri kokoh. ...

  Praya, NTB - Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Kompas NTB melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu, 22 Oktober 2025. Aksi ini menuntut ratusan vila yang berdiri di sepanjang pesisir Gerupuk sampai ke Aireguling, terutama yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, yang diduga tidak memiliki izin resmi dan dinilai ilegal. Ketua Umum Kompas NTB, Husein, bersama Halim, menyatakan bahwa keberadaan vila ilegal ini bukan hanya melanggar aturan tetapi juga mencoreng wajah Mandalika sebagai kawasan strategis pariwisata internasional. "Kalau memang benar ada 200 vila yang belum memiliki izin, kami minta Pemkab Lombok Tengah bertindak tegas. Jangan pandang bulu dan kami tidak butuh janji," tegas Halim. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap vila-vila yang tidak memiliki izin. Selain itu, mereka juga menyoroti keberadaan bronjongan di Pantai Aireguling yang masih berdiri kokoh. ...

  Praya, NTB - Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Kompas NTB melakukan aksi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu, 22 Oktober 2025. Aksi ini menuntut ratusan vila yang berdiri di sepanjang pesisir Gerupuk sampai ke Aireguling, terutama yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi dan dinilai ilegal. Ketua Umum Kompas NTB, Husein, bersama Halim, menyebut keberadaan vila ilegal ini bukan hanya melanggar aturan tetapi juga mencoreng wajah Mandalika sebagai kawasan strategis pariwisata internasional. "Kalau memang benar ada 200 vila yang belum memiliki izin, kami minta Pemkab Lombok Tengah bertindak tegas. Jangan pandang bulu dan kami tidak butuh janji," tegas Halim. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap vila-vila yang tidak memiliki izin. Selain itu, mereka juga menyoroti keberadaan bronjongan di Pantai Aireguling yang masih berdiri kokoh. "Siapa pun...

Lombok Tengah, NTB - Kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan di Lombok Tengah terus berlanjut, dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Tengah dijadwalkan memanggil sejumlah saksi. Kasus ini bermula dari laporan Y. Surya Widi Alam, seorang wartawan dari Gatra Ntb , yang mengaku mengalami intimidasi oleh sejumlah oknum dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat menjalankan tugas jurnalistik di Kantor Bupati Lombok Tengah. Widi mengaku digeret menuju basement kantor bupati, lalu dikerumuni oleh beberapa orang yang memintanya menghapus berita terkait pembatalan aksi demonstrasi di PDAM Lombok Tengah. "Saya digeret ke basement, dikerumuni, diminta hapus berita, bahkan sempat ditampar," ujar Widi. Ia menambahkan bahwa tekanan dan makian yang diterimanya berlangsung di hadapan banyak orang dan membuatnya trauma. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat, Ahmad Ikliludin, mengecam keras tindakan intimidasi terhadap jurnalis. ...

  Lombok Tengah, NTB - Kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan di Lombok Tengah semakin memanas. Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Tengah dijadwalkan memanggil sejumlah saksi dalam kasus ini. Namun, lambannya penanganan kasus ini membuat banyak pihak khawatir. Kasus ini bermula dari laporan Y. Surya Widi Alam, seorang wartawan (tautan tidak tersedia), yang mengaku mengalami intimidasi oleh sejumlah oknum dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat menjalankan tugas jurnalistik di Kantor Bupati Lombok Tengah. Widi mengaku digeret menuju basement kantor bupati, lalu dikerumuni oleh beberapa orang yang memintanya menghapus berita terkait pembatalan aksi demonstrasi di PDAM Lombok Tengah. "Psikis saya terganggu atas peristiwa itu. Saya hanya menjalankan tugas sebagai jurnalis," tegas Widi. Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, membenarkan adanya pemanggilan terhadap sejumlah saksi. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan I...

  Praya, Lombok Tengah - Kepala Lingkungan Tanggak Kelurahan Gerunung, Zainul Pahmi, SE, mendatangi Polres Lombok Tengah untuk menuntut kasus pengeroyokan yang terjadi di kantor PT. LNI Mantang. Kasus ini melibatkan oknum Dewan Provinsi NTB yang diduga melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap warga Tanggak. Zainul Pahmi menyatakan bahwa warga Tanggak sangat keberatan dan merasa dirugikan atas tindakan tersebut. "Kami berharap Polres Lombok Tengah segera menindaklanjuti kasus ini dan memberikan keadilan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Zainul Pahmi saat diwawancarai di halaman kantor BPJS Praya. Menurut Zainul Pahmi, kasus ini sudah masuk dalam kategori pidana dan penyidik telah menyatakan bahwa kasus ini akan diproses lebih lanjut. "Kami sangat menyayangkan atas kejadian tersebut dan berharap agar kasus ini segera diselesaikan," tambahnya. Korban pengeroyokan, Nasrulah , menyatakan bahwa ia mengalami trauma mendalam dan tekan...

Praya, Lombok Tengah - Kepala Lingkungan Tanggak Kelurahan Gerunung, Zainul Pahmi, SE, mendatangi Polres Lombok Tengah untuk menuntut kasus pengeroyokan yang terjadi di kantor PT. LNI Mantang. Kasus ini melibatkan oknum Dewan Provinsi NTB yang diduga melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap warga Tanggak. Zainul Pahmi menyatakan bahwa warga Tanggak sangat keberatan dan merasa dirugikan atas tindakan tersebut. "Kami berharap Polres Lombok Tengah segera menindaklanjuti kasus ini dan memberikan keadilan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Zainul Pahmi saat diwawancarai di halaman kantor BPJS Praya. Menurut Zainul Pahmi, kasus ini sudah masuk dalam kategori pidana dan penyidik telah menyatakan bahwa kasus ini akan diproses lebih lanjut. "Kami sangat menyayangkan atas kejadian tersebut dan berharap agar kasus ini segera diselesaikan," tambahnya. Korban pengeroyokan, Nasrulah , menyatakan bahwa ia mengalami trauma mendalam dan tekanan...

MATARAM - Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional dan nasional. Dua mahasiswa UNW Mataram sukses mengharumkan nama kampus melalui torehan medali emas dalam dua ajang bergengsi yang berbeda, yakni 3rd International Youth Conference (IYC) 2025 di Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2025 pada cabang olahraga Beladiri Boxer. Dalam ajang 3rd International Youth Conference (IYC) 2025, dua mahasiswa UNW Mataram berhasil meraih Gold Medal (Medali Emas) atas inovasi dan gagasan kreatif yang mereka presentasikan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa UNW mampu bersaing di level dunia dengan semangat inovasi, dedikasi, dan keunggulan akademik. Ajang IYC sendiri merupakan konferensi internasional yang mempertemukan ribuan mahasiswa dari berbagai negara untuk mempresentasikan ide-ide inovatif dalam menjawab tantangan global. Partisipasi mahasiswa UNW dalam kegiatan bergengsi ini menu...

  PRAYA -NTB Haji Lalu Zaenal dan kawan - kawan melakukan langkah Hukum dengan mendatangi Polres Lombok Tengah untuk melaporkan Salah Satu Oknum Wartawan yang merugikanya terhadap pemberitaan atas dugaan aksi tandingan di kantor PDAM, ia merasa sangat di rugikan terhadap pemberitaan tersebut ia juga sangat keberatan terkait pemberitaan di salah satu media online yang di duga telah menuduh dirinya tersebut. Dalam kasus ini menurutnya mengacu pada  beberapa langkah hukum yang dapat saya tempuh seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.Yang di mana menurutnya semestinya Penayangan berita bukan berdasarkan Asumsi sehingga Saya sayangkan tidak ada koordinasi dulu Atau mempertanyakan maksud kehadiran kami di kantor PDAM saat itu terangnya saat di konfirmasi Media pada Selasa 22.10.205 di halaman polres lombok tengah. "Saat di tanya terkait Langkah Hukum dari Haji Lalu Zaenal Cs Ia bisa menggunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggaha...

  Lombok Tengah-NTB Haji Lalu Zaenal Cs ( Tuan Enal ) melakukan langkah Hukum dengan mendatangi Polres Lombok Tengah melaporkan Salah Satu Oknum Wartawan, Ia keberatan terkait pemberitaan di salah satu media yang dianggap merugikan serta mencemarkan nama baiknya. Dalam kasus ini ia menjelaskan akan mengacu pada  beberapa langkah hukum yang dapat saya ambil, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Yang di mana menurutnya semestinya Penayangan berita bukan berdasarkan Asumsi sehingga Saya sayangkan tidak ada koordinasi dulu Atau mempertanyakan maksud kehadiran kami di kantor PDAM saat itu terangnya saat di konfirmasi Media pada Selasa 22.10.205 di halaman polres lombok tengah pada hari ini "Saat di tanya terkait Langkah Hukum dari Haji Lalu Zaenal Cs Ia bisa menggunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya. Singkat ia menjawab Hal-hal yang beredar di luar tersebut tidak per...

PRAYA- NTB Haji Lalu Zaenal Cs ( Tuan Enal ) melakukan langkah Hukum dengan mendatangi Polres Lombok Tengah melaporkan Salah Satu Oknum Wartawan. keberatannya terkait pemberitaan di salah satu media yang dianggap merugikan dirinya. Dalam kasus ini menurutnya mengacu pada  beberapa langkah hukum yang dapat saya ambil, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Yang di mana menurutnya semestinya Penayangan berita bukan berdasarkan Asumsi sehingga Saya sayangkan tidak ada koordinasi dulu Atau mempertanyakan maksud kehadiran kami di kantor PDAM saat itu terangnya saat di konfirmasi Media pada Selasa 22.10.205 di halaman polres lombok tengah pada hari ini "Saat di tanya terkait Langkah Hukum dari Haji Lalu Zaenal Cs Ia bisa menggunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya. Singkat ia menjawab Hal-hal yang beredar di luar tersebut tidak pernah bermaksud untuk kami lakukan". Sehin...

Lombok Tengah-NTB Haji Lalu Zaenal Cs ( Tuan Enal ) melakukan langkah Hukum dengan mendatangi Polres Lombok Tengah melaporkan Salah Satu Oknum Wartawan keberatannya terkait pemberitaan di salah satu media yang dianggap merugikan dan mencemarkan nama baiknya. Dalam kasus ini menurutnya mengacu pada  beberapa langkah hukum yang dapat saya ambil, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Yang di mana menurutnya semestinya Penayangan berita bukan berdasarkan Asumsi sehingga Saya sayangkan tidak ada koordinasi dulu Atau mempertanyakan maksud kehadiran kami di kantor PDAM saat itu terangnya saat di konfirmasi Media pada Selasa 22.10.205 di halaman polres lombok tengah pada hari ini "Saat di tanya terkait Langkah Hukum dari Haji Lalu Zaenal Cs Ia bisa menggunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya. Singkat ia menjawab Hal-hal yang beredar di luar tersebut tidak pernah bermaksud untu...

  Lombok Tengah-NTB Haji Lalu Zaenal Cs ( Tuan Enal ) melakukan langkah Hukum dengan mendatangi Polres Lombok Tengah melaporkan Salah Satu Oknum Wartawan. keberatannya terkait pemberitaan di salah satu media yang dianggap merugikan dirinya. Dalam kasus ini menurutnya mengacu pada  beberapa langkah hukum yang dapat saya ambil, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Yang di mana menurutnya semestinya Penayangan berita bukan berdasarkan Asumsi sehingga Saya sayangkan tidak ada koordinasi dulu Atau mempertanyakan maksud kehadiran kami di kantor PDAM saat itu terangnya saat di konfirmasi Media pada Selasa 22.10.205 di halaman polres lombok tengah pada hari ini "Saat di tanya terkait Langkah Hukum dari Haji Lalu Zaenal Cs Ia bisa menggunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya. Singkat ia menjawab Hal-hal yang beredar di luar tersebut tidak pernah bermaksud untuk kami lakukan...

  Mataram, NTB - Ketua Lalat Hitam NTB, Manyeng, memberikan klarifikasi terkait adanya berita dari salah satu media yang tidak sepenuhnya akurat. Manyeng menyampaikan permohonan maaf kepada Dewan PKB yang telah disebutkan namanya dalam rilis berita tersebut. "Kami atas nama pribadi dan lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dewan PKB yang disebutkan namanya dalam rilis tersebut," kata Manyeng dalam keterangannya. Manyeng menjelaskan bahwa Lalat Hitam NTB hanya menginginkan yang terbaik untuk semua pihak yang berseteru dalam insiden tersebut. Insiden tersebut telah menimbulkan kegaduhan di publik, terutama masyarakat Lombok Tengah. "Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena kita semua adalah saudara yang berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu Lombok Tengah," tambahnya. Menurut Manyeng, permasalahan terjadi ketika anggota Dewan Provinsi, Lalu Muhibban, mendatangi kantor PT. LNI bersama lima orang untuk menuntut dan mengamb...

Lombok Tengah, 19 Oktober 2025 - PT. Lombok Nusantara Indonesia (PT. LNI) akhirnya angkat bicara terkait insiden yang terjadi di kantor mereka di Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, pada Jumat, 17 Oktober 2025. Kepala Cabang PT. LNI, Kahfi, memberikan klarifikasi resmi bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pelaporan insiden tersebut ke kepolisian. "Insiden tersebut merupakan urusan pribadi antara dua individu yang bersangkutan," kata Kahfi dalam keterangannya. Kahfi menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan resmi perusahaan. "Lokasi kejadian memang di kantor cabang, tetapi saat itu tidak sedang ada kegiatan operasional. Jadi, kejadian tersebut sepenuhnya berada di luar kegiatan resmi PT. LNI," ujarnya. PT. LNI berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan hubungan baik antar-lembaga. Perusahaan juga menolak segala bentuk tindakan yang dapat mencoreng nama baik perusahaan. "PT. LNI akan terus menjalankan tugasnya secara profe...

Lombok Tengah, 19 Oktober 2025 - Kepala Cabang PT. Lombok Nusantara Indonesia (PT. LNI), Kahfi, memberikan klarifikasi resmi terkait insiden yang terjadi pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 sekitar pukul 16.00 WITA di Kantor PT. LNI Cabang Mantang, Kabupaten Lombok Tengah. Insiden tersebut sempat menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan oknum anggota DPRD Provinsi serta adanya laporan pengancaman terhadap Sopian Hadi, karyawan PT. Smart Finance. Dalam keterangannya, Kahfi mengakui bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi dan dirinya berada di lokasi saat peristiwa berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pelaporan ke kepolisian, karena laporan tersebut merupakan inisiatif pribadi dua orang yang bersangkutan. “Kami akui kejadian itu benar adanya, dan saya sendiri berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Tetapi kami sama sekali tidak ikut dalam proses pelaporan mereka berdua ke pihak kepolisian. Itu murni urusan pribadi masing-masing,” tegas Kahfi. Ka...

Lombok Tengah, 19 Oktober 2025 - Kepala Cabang PT. Lombok Nusantara Indonesia (PT. LNI), Kahfi, memberikan klarifikasi resmi terkait insiden yang terjadi pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 sekitar pukul 16.00 WITA di Kantor PT. LNI Cabang Mantang, Kabupaten Lombok Tengah. Insiden tersebut sempat menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan oknum anggota DPRD Provinsi serta adanya laporan pengancaman terhadap Sopian Hadi, karyawan PT. Smart Finance. Dalam keterangannya, Kahfi mengakui bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi dan dirinya berada di lokasi saat peristiwa berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pelaporan ke kepolisian, karena laporan tersebut merupakan inisiatif pribadi dua orang yang bersangkutan. “Kami akui kejadian itu benar adanya, dan saya sendiri berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Tetapi kami sama sekali tidak ikut dalam proses pelaporan mereka berdua ke pihak kepolisian. Itu murni urusan pribadi masing-masing,” tegas Kahfi. Ka...