Advertisement
Dompu - Pemilihan Umum (pemilu) merupakan pesta rakyat yang setiap 5 (lima) tahun sekali akan helat. Pemilu tersebut kenapa dikatakan pesta rakyat karena rakyat pada saat itu berhak untuk memilih pemimpin untuk daerahnya 5 tahun kedepan.
Dalam perhelatan pemilu pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan sebut saja isu SARA, berita Hoax (bohong), saling diskriminasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hal inilah, yang membuat pemilu tercederai, sehingga banyak yang berjatuhan korban, baik harta maupun jiwa.
Dengan mendasari hal demikian, maka Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Dompu (PB HMD) Makassar memberikan rekomendasi kepada penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dompu.
Dalam menciptakan pilkada yang produktif, Alfi Sahrir, selaku ketua PB HMD Makassar mengusulkan kepada KPU Dompu untuk mengadakan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka.
"Kenapa kemudian saya merekomendasikan hal demikian, sebab fenomena yang terjadi di sosial media akhir-akhir ini tidak produktif dan tidak menghasilkan apa-apa, yang ada hanya perdebatan virtual yang saling menyinggung dan menyudutkan antar sesama, itu sangat tidak dewasa dalam berpolitik." Ungkapnya, Sabtu (26/09/2020).
Lebih lanjut, ia merekomendasikan debat terbuka juga salah satu ruang bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk bisa membedah dan menyampaikan visi-misi nya kepada masyarakat.
"Dengan begitu, masyarakat bisa mengukur dan menilai kualitas Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin Dompu lima tahun kedepan." Tutupnya.
