Sasaka Nusantara NTB Desak Kejati Segera Tersangkakan 13 Anggota DPRD Penerima Gratifikasi Dana "Siluman"

Oleh -


Mataram, 25 Februari 2026 - Kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) atau "uang siluman" di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memasuki tahap persidangan, dengan berkas perkara telah dilimpahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram pada awal tahun 2026. Saat ini, tiga anggota DPRD NTB telah ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka, yaitu Hamdan Kasim (HK, Ketua Komisi IV), Indra Jaya Usman (IJU), dan M. Nashib Ikroman (MNI).

 

Kasus ini bermula dari dugaan gratifikasi atau pemotongan anggaran program Pokir periode 2019-2024 yang dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dana tersebut diduga dibagikan sebagai fee kepada sejumlah anggota dewan. Dalam data yang terlampir di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, tercantum sekitar 40 item barang bukti, termasuk daftar 13 nama legislator yang disebut sebagai penerima uang dengan nominal bervariasi, seperti Wahyu Apri Awan Riski (Rp 150 juta), Marga Harun (Rp 200 juta), dan Ruhaiman (Rp 150 juta).

 

Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Ibnu Hajar, menegaskan dasar hukum gratifikasi di Indonesia berdasarkan Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia menjelaskan bahwa gratifikasi berbeda dengan suap konvensional karena menitikberatkan pada pemberian "terima kasih" yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, tanpa perlu kesepakatan di awal.

 

Menurut Ibnu Hajar, dalam kasus ini merujuk pada Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sementara Pasal 12C Ayat (1) memberikan pengecualian jika penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Ia menegaskan bahwa 13 anggota yang diduga menerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga unsur-unsur tindak pidana gratifikasi telah terpenuhi dan mereka tidak dapat lolos dari jeratan hukum.

 

Penyidik Kejati NTB telah menyita uang tunai lebih dari Rp 2 miliar yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Sasaka Nusantara NTB meminta kepada hakim Pengadilan Tipikor Mataram untuk menunda sidang perkara hingga penetapan tersangka terhadap 13 anggota DPRD yang diduga menerima gratifikasi serta pihak-pihak terkait lainnya selesai dilakukan.

 

Sebelumnya, pada 23 Februari 2026, kuasa hukum IJU, Ir Pan Suriadi Ata, menyatakan telah menyiapkan perlawanan hukum untuk menghadapi dakwaan jaksa, yang akan disampaikan setelah mencermati secara utuh konstruksi dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana yang dijadwalkan Jumat (27/2/2026) mendatang.

Postingan populer dari blog ini

GMPRI Desak Kejati NTB Tetapkan Tersangka Oknum DPRD Terkait Skandal Pokir Siluman

Oleh -
Gambar
  Mataram – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (DPD GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus “pokir siluman” yang menyeret nama sejumlah anggota DPRD NTB. Ketua DPD GMPRI NTB, Rindawanto Evendi, yang akrab disapa *Rindhot*, menyatakan bahwa praktik dugaan bagi-bagi fee dari program pokok-pokok pikiran (pokir) bukan sekadar isu kosong, melainkan telah menjadi keresahan publik yang nyata. "Ini bukan rumor murahan. Dugaan ini sudah memicu kegaduhan serius dan mencoreng martabat lembaga legislatif. Jika Kejati NTB tidak bergerak secara fair, saya akan membawa kasus ini ke KPK,” tegas Rindhot kepada awak media, Jumat (6/9/2025). Fee 15% dari Pokir Capai Rp300 Juta per Anggota Informasi yang beredar menyebutkan, setiap anggota DPRD NTB mendapat jatah program pokir senilai Rp2 miliar. Namun, alokasi tersebut tidak diberikan dalam bentuk program riil, melainkan ditransformasikan k...
Baca selengkapnya

Kasta NTB Janji Gelar Begawe Beleq Jika Kejati bisa menghadirkan Gubernur untuk Diperiksa

Oleh -
Gambar
Mataram – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (Kasta) NTB menyatakan siap menggelar begawe beleq atau pesta besar apabila Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berhasil menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana “siluman” DPRD NTB. Kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik Kejati NTB disebut mulai membidik calon tersangka dalam perkara yang diduga melibatkan alokasi dana tanpa dasar hukum jelas di DPRD NTB. Sebagai bagian dari proses hukum, sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk dari unsur pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Bahkan, Gubernur NTB turut masuk dalam daftar pihak yang akan diperiksa. Presiden Kasta NTB menegaskan, pihaknya akan memberikan apresiasi besar bila Kejati benar-benar menuntaskan kasus ini hingga ke meja hijau. “Kami akan begawe beleq jika Kejati berhasil menghadirkan Gubernur NTB untuk diperiksa  ” tegas Lalu Wink Haris. Wink Haris...
Baca selengkapnya

Kaperwil Media Reskrim Mengecam Dan Akan Melaporkan Tindakan Dewan Fraksi PKB Berinisial LM Atas Dugaan Melakukan Kekerasan Dan Ancaman Kepada PT. LNI

Oleh -
Gambar
  Praya, 19 Oktober 2025 —Menanggapi pemberitaan yang viral di berbagai media mengenai aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Dewan Provinsi NTB bersama beberapa masyarakat di kantor PT LNI Mantang melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan, sejumlah pihak menilai tindakan tersebut sangat disayangkan dan tidak mencerminkan sikap seorang publik figur yang seharusnya menjadi panutan rakyat. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan wajib menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tindakan emosional dan berlebihan, apalagi disertai kekerasan, dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik yang mewakili kepentingan masyarakat. Jaswadi selaku kaperwil mengatakan apapun persoalan yang dihadapi masyarakat hendaknya disampaikan melalui jalur aspirasi resmi bukan tindakan brutal seperti itu apalagi di lakukan oleh wakil rakyat seharusnya bijak dalam menyikapi sesuatu per...
Baca selengkapnya