Advertisement
Korban Hampir Kehilangan Nyawa Setelah Kabur Lewat Tembok Yayasan, Pihak Yayasan Diduga Tidak Menunjukkan Tanggung Jawab Nyata
Lombok Tengah, Jumat (23/1/2026) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maung Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah untuk mengikuti proses hearing terkait kasus insiden kecelakaan siswi yang terjadi beberapa bulan lalu di sebuah yayasan di Kecamatan Jonggat. LSM Maung mengajukan permintaan pertanggung jawaban kepada pihak yayasan yang diduga tidak mau mengambil tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi, yang menyebabkan korban harus menjalani perawatan medis dan bahkan hampir kehilangan nyawa.
Insiden ini bermula ketika salah seorang siswi yayasan tersebut bersama satu rekannya memutuskan untuk kabur pada malam hari. Dalam keterangan yang disampaikan korban setelah kejadian, ia mengaku tidak tahan lagi karena sering mengalami bullying dari teman-temannya di dalam yayasan. Dalam upaya untuk melarikan diri, kedua siswi tersebut mencoba keluar dari kompleks yayasan dengan cara memanjat dan melompati tembok pagar yang mengelilingi area tersebut.
Tak disangka, saat melompati tembok, korban mengalami kecelakaan yang sangat serius. Tubuhnya terkena tusukan yang dalam dari bagian belakang hingga mengenai area anus dan perut. Kondisi korban yang terus memburuk membuatnya harus segera mendapatkan pertolongan medis, di mana ia pertama kali dibawa ke Puskesmas Bunjeruk sebelum kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Dalam hearing yang dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Lombok Tengah, perwakilan dari LSM Maung menyampaikan kekhawatiran dan tuntutan yang jelas kepada pihak yayasan serta pemerintah daerah terkait penanganan kasus ini. Narapudin, sebagai Ketua LSM Maung NTB, dalam keterangan kepada awak media setelah proses hearing, menyampaikan bahwa pihak pimpinan yayasan (yang juga beroperasi sebagai pondok pesantren) belum menunjukkan bentuk pertanggung jawaban nyata terkait tragedi yang menimpa korban.
"Kita sangat prihatin dengan kondisi korban yang hampir kehilangan nyawa akibat tragedi ini. Sampai saat ini, kami belum melihat adanya upaya nyata dari pihak yayasan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi," ucap Narapudin dengan nada tegas.
Narapudin juga mengajukan sejumlah pertanyaan krusial yang menuntut klarifikasi dari pihak yayasan. "Kami mempertanyakan, berapa total biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh korban atau keluarganya? Dan dasar apa pihak yayasan merasa dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, padahal secara hukum dan etika, korban tersebut adalah tanggung jawab penuh yayasan selama berada di bawah pengasuhan mereka," tambahnya.
Menurut informasi yang diperoleh dari LSM Maung, sejak kejadian terjadi, pihak yayasan hanya memberikan tanggapan terbatas dan belum menunjukkan komitmen untuk membantu dalam proses pengobatan maupun pemulihan korban. Bahkan, terdapat informasi bahwa pihak yayasan menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena kelalaian korban sendiri yang memutuskan untuk kabur dari yayasan, sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi.
Anggota DPRD Lombok Tengah yang turut hadir dalam hearing menyampaikan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Salah satu anggota DPRD yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa pihak dewan akan memanggil perwakilan yayasan untuk memberikan klarifikasi langsung terkait pernyataan yang disampaikan LSM Maung.
"Kita tidak bisa tinggal diam melihat kasus seperti ini. Setiap lembaga yang menangani anak-anak dan remaja harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka. Kami akan memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan secara adil dan transparan, serta akan mengusulkan langkah-langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan," ujar anggota DPRD tersebut.
Selain meminta pertanggung jawaban, LSM Maung juga mengusulkan kepada DPRD Lombok Tengah agar melakukan evaluasi terhadap peraturan dan pengawasan terhadap semua yayasan serta lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Lombok Tengah. Mereka menekankan pentingnya adanya standar keamanan dan sistem perlindungan yang jelas untuk melindungi siswa dari tindakan bullying maupun kondisi yang tidak kondusif di lingkungan tempat mereka tinggal dan belajar.
"Sekarang bukan hanya tentang mencari siapa yang salah, tetapi juga bagaimana kita bisa membangun sistem yang lebih baik untuk melindungi anak-anak kita. Bullying adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan, dan setiap lembaga yang menangani anak harus memiliki kebijakan yang tegas untuk menangani hal ini," jelas Narapudin.
Sampai saat berita ini diterbitkan, pihak yayasan yang menjadi sorotan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang diajukan LSM Maung dan DPRD Lombok Tengah. Tim penyelidikan dari DPRD menjelaskan bahwa mereka akan segera menghubungi pihak yayasan untuk mengatur jadwal temu dan mendengar versi penjelasan dari mereka terkait insiden yang terjadi.
