Advertisement
Lombok Tengah NTB.
Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Rebublik Indonesia (GMPRI) Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan aksi Besar - besaran terkait tidak ada lanjutan ataupun putusan dari BPKP Mataram, pada sebelumya gmpri loteng telah melakukan audensi ke Kajari Praya maupun ke kantor BPKP ntb untuk berdiskusi terkait kasus pajak penerangan jalan, mereka telah di janjikan untuk segera menangkap dan mengadili para pelaku korupsi tersebut dan memutuskan terkait kendala yang terjadi akan terselesaikan ucap kepala bagian investigasi tersebut.
Sebelumnya gmpri mendatangi Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan di mataram pada Rabu (27/08/2025). Kedatangan mereka untuk mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ) yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan pemerintahan daerah.
Audiensi kali itu di terima diterima oleh Agung Ragil Pujono bagian investigasi yang bertempat di Ruangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan Nusa tenggara barat. Dalam pertemuan ini, GMPRI menyampaikan kekhawatiran atas lambatnya penanganan kasus yang dinilai telah merugikan keuangan daerah dan masyarakat.
Ketua GMPRI DPC LOTENG, Nasrudin, menegaskan bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya harus segera diusut secara transparan dan akuntabel.
"Kami terus mendesak pihak Kejari dan BPKP segera menangkap dan memanggil serta memeriksa semua pihak terkait, termasuk oknum yang menerima insentif secara tidak sah. yang tentunya ini sudah menyalahi prosedur Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keadilan bagi masyarakat, kami menuntut BPKP ntb segera untuk mengambil keputusan terkait ppj dikarenakan kasus ini sudah sangat lama para tersangkaya belom juga di tahan dan di publikasikan, selanjutnya kita akan mendatangi Kejari lagi untuk menanyakan proses selanjutnya, kasus ini kan sudah viral di tengah-tengah tengah masarakat lombok tengah nanti kalok masih mandek tidak ada kelanjutan kamu akan menggelar aksi besar- besaran ke kejaksaan negri dan BPKP ujarnya.
Ditambahkan, Lalu Eko Mihardi, pada keteranganya pada waktu itu, ia selaku pembina di GMPRI Loteng, ia terus menyoroti lambannya proses hukum dalam kasus tersebut. Ia menilai Kejari Lombok Tengah perlu lebih proaktif dan segera mempublikasikan siapa saja pihak yang terlibat jangan sampai pandangan publik menghapuskan perkara dan seandainya BPKP berbeda pendapat dengan Kejari apa yang akan terjadi dengan negri ini, kami sebagai masarakat dan lembaga hanya mengawasi tidak ada kepentingan ini tugas masing-masing kami meminta pihak Kejari Dan BPK ada keselarasan
"Kami meminta Kejari Dan BPKP tidak berbeda pendapat sehingga kasus ini segera terselesaikan secara tegas, profesional, dan para tersangka di publikasikan. hari ini kami bersama Gerakan mahasiswa pemuda Republik indonesia mendatangi untuk menanyakan sejauh mana prosesnya dan kendala seperti apa yang mereka tempuh sehingga prosesnya lama tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Agung menjelaskan bahwa sesuai prosedur yang telah kami lakukan setelah menerima audit PKKN oleh Kejari Lombok tengah kami segera meminta mereka untuk melakukan ekspos dan sudah di lakukan sebanyak tiga kali sesuai surat yang di layangkan oleh teman-teman Kejari untuk berdiskusi tentang kasus ini kami akan usahan untuk segera turun besok menemui Kejari lombok tengah untuk berkodinsi terkait penyelesaian kasus ini ucapnya.
