Advertisement
JAKARTA, 19 Desember 2025 - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak detik pertama dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November 2025. Pernyataan itu disampaikan Teddy saat menghadiri konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).
Menanggapi tudingan dari masyarakat bahwa pemerintah lambat merespons bencana, Teddy menekankan bahwa seluruh unsur penanggulangan bencana sudah turun ke lapangan tanpa menunggu sorotan kamera media. "Yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama (bencana), tanpa kamera," ungkapnya, dikutip dari Antara.
Bencana berupa hujan ekstrem yang menyebabkan banjir dan longsor terjadi sejak 24 hingga 26 November 2025, dengan puncak pada tanggal 25-26 November. Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Meskipun demikian, Kepala BNPB segera menuju Sumut meski sebelumnya berada di Lumajang, dan Presiden Prabowo Subianto langsung berkomunikasi dengan gubernur serta kepala daerah terdampak pada hari pertama kejadian.
"Presiden Prabowo pada hari pertama langsung menginstruksikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk memobilisasi seluruh kekuatan nasional guna menangani bencana di tiga provinsi tersebut," kata Teddy.
Pada 27 November 2025, seluruh helikopter dan pesawat di Pulau Sumatera serta sebagian dari Jawa segera dikerahkan ke wilayah terdampak. Operasi pengiriman logistik, genset, dan bantuan penting lainnya melalui udara dilakukan tanpa kehadiran media. Hingga kini, lebih dari 80 helikopter dan pesawat, serta puluhan kapal dan ratusan alat berat telah digunakan untuk evakuasi korban dan penyebaran bantuan.
Dalam dua hari pertama bencana, sekitar 20 ribu personel gabungan telah berada di lapangan, dan jumlahnya terus bertambah hingga lebih dari 50 ribu personel. Personel tersebut terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur swasta yang terlibat dalam evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur.
Teddy juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah meninjau langsung lokasi bencana di tiga provinsi terdampak beberapa kali dalam waktu singkat, termasuk daerah yang sulit dijangkau dengan akses darat terputus. "Bapak Presiden bahkan meninjau langsung jembatan putus dan meminta pembangunan segera. Dalam waktu satu minggu, jembatan sudah tersambung kembali," ujarnya.
Terkait perdebatan status Bencana Nasional, Teddy menegaskan bahwa penanganan di lapangan sudah dilakukan dalam skala nasional sejak 26 November 2025. Ia membantah anggapan bahwa tanpa status Bencana Nasional, anggaran pusat tidak bisa dimanfaatkan. "Semua dana penanggulangan bencana menggunakan dana pusat, yang telah dikeluarkan secara bertahap hingga mencapai Rp 60 triliun untuk pembangunan hunian sementara, pemulihan infrastruktur, dan bantuan langsung kepada pemerintah daerah," jelasnya.
Menurut Teddy, meski belum semua kebutuhan terpenuhi secara sempurna, konektivitas jalan, jembatan, dan listrik di 52 kabupaten terdampak terus dipulihkan melalui kerja gotong royong petugas dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk saling mendukung, menyampaikan kekurangan di lapangan secara konstruktif, dan menebarkan energi positif demi mempercepat pemulihan.
Data dari Polri hingga 8 Desember 2025 menunjukkan skala bencana yang sangat besar, dengan total 965 korban meninggal, 231 hilang, dan lebih dari 3,7 juta warga terdampak di tiga provinsi. Tim DVI Polri juga terus mempercepat proses identifikasi jenazah, dengan 727 jenazah berhasil diidentifikasi.
