Advertisement
Lombok Tengah, NTB – Seorang kepala desa (Kades) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menghadapi tuduhan serius terkait dugaan penggelapan anggaran program Peningkatan Infrastruktur Strategis Optimasi (PISEW) yang dialokasikan untuk proyek jalan usaha tani (JUT) di Desa Pejanggik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) POKUS NTB telah resmi berkordinasi dengan Kejaksaan Negeri Praya, menyoroti dugaan pemangkasan anggaran dan ketidak sesuaian spesifikasi proyek.
Menurut kordinasi yang di lakukan di kantor kejaksaan negri praya, Kades tersebut diduga melakukan pemangkasan anggaran PISEW dan dugaan melakukan penggeregahan lahan warga dengan dalih bahwa tanah warga yang di ambil tersebut sudah di serahkan pada jaman dahulu untuk jalan tersebut oleh nenek moyang mereka ucap kepala desa pejanggik, program tersebut dianggap kurang prioritas dan tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani di antara Desa Pejanggik dan Desa Kelebuh. Tindakan ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan LSM setempat.
Wawan, seorang aktivis dari POKUS NTB, menyatakan bahwa program PISEW memiliki peran krusial dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi hasil pertanian dari lahan produksi ke pasar. hari ini kami mendatangi Kejari untuk berkordinasi terkait pengerjaan proyek jalan tersebut. Seharusnya kepala desa mencari solusi lain tanpa mengorbankan program yang jelas manfaatnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Wawan menyoroti dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai prosedur. POKUS NTB telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Praya dan mendesak agar tindakan hukum yang tegas segera diambil. "Ada beberapa permasalahan janggal terkait pelaksanaan proyek yang kami temukan di lapangan," imbuhnya.
Selain masalah dugaan pemangkasan anggaran, kualitas proyek pembangunan program PISEW ini juga menjadi sorotan utama. Warga melaporkan bahwa jalan yang dibangun berkualitas buruk dan mudah rusak. "Baru satu bulan lebih pemasangan batu kosong sudah menimbulkan retak dan indikasi tidak di galinya pemasangan batu tersebut, jalannya sudah banyak yang retak di pinggir dan timbunan yang kurang padat". Ini jelas tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan," ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di desak untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran PISEW di Desa Pejanggik dan Desa kelebuh untuk mengungkap potensi penyimpangan. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan akuntabel, serta menjadi pelajaran bagi para Kades lainnya agar tidak menyalahgunakan anggaran negara.
Hingga saat ini, pihak Kades yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait temuan LSM POKUS NTB. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh media dan masyarakat luas.
