Advertisement
.jpg)
Lombok Tengah- Ntb, Sebelumnya Gmpri lombok tengah melakukan hearing di kantor DPRD membahas terkait dugaan konspirasi terhadap PT PAL yang dimana dihadiri oleh PT PAL itu sendiri dan bksda di ruangan DPRD dan di terima oleh komisi dua,
Nasrudin selaku ketua DPC GMPRI Loteng mengatakan terkait dengan PT PAL kami sudah berkordinasi bahkan sampai pusat satu bulan yang lalu bahwa PT PAL dan bksda provinsi pernah berselisih paham menurutnya kapan dia membangun tidak tentu dari tahun 2014, PT PAL ia menduga PT PAL ini hanya sekedar berbisnis melalui ijin dan kami menemukan tertulis jual beli saham dan kami meminta DPR untuk mengurus pengurus PT PAL yang dulu untuk di hadirkan, ia juga meminta DPR memanggil dan menghadirkan kembali pengurus PT PAL sesuai yang tertera di Ni yang telah keluar pada tanggal 4 Agustus 2025
Kami meminta direktur PT PAL yang lama untuk di hadirkan, kami menduga ada oknum dines LHK dan BKSDA kenapa bisa terjadi sampai seperti ini dan akan kami akan melaporkan ke pusat terkait hal ini ucap Nasrudin saat di konfirmasi Media pada (12/9/2025)
"Menurutnya PT PAL yang lama terus menerus jual beli saham dan kami akan terus menerus menelusuri Maslah ini sampai ke akar akarnya ucapnya
"Sebelumnya pada hering Komisi dua mengucapkan terimakasih kepada gmpri atas kehadiran Pelinggih sami membuat kami bahagia, Hinga komisi dua mendorong untuk perijinan di prabu kepada bksda untuk mengevaluasi sesuai aturan dan perundang undangan, sehingga hajat masyarakat di loteng bisa terlaksanakan, selama memenuhi syarat dan aturan undang undang nya sampai ke perda
Komisi dua juga meminta korporasi untuk penuhi dulu persyaratannya dan kami DPRD menjamin kalok sudah di buatkan ijin tetapi kalok belom regulasinya di penuhi dulu Jangan di bangun dan di stop dulu pengerjaanya karna kalok tidak sesuai regulasi maka di stop dulu ucap Ahmad Akhyar selaku ketua komisi dua.
Kami DPRD siap menerima jalan tengah untuk masyarakat lombok tengah, krna kita tahu potensi loteng pariwisata kami Walcome dan masyarakat di sana tetapi tolong untuk Taati lah peraturan yang ada ucapnya dengan tegas di ruang hearing kepada PT PAL
Lalu Abdul Falik selaku kordinator lapangan mengatakan konsep kami tidak akan melakukan hal hal yang melanggar aturan, memang Nib bnya masih kami proses, justru kami mengharap dukungan supaya loteng pariwisatanya naik justru yang kami khawatirkan PT PT yang tidak ada aktion mereka memiliki ijin tapi tidak ada pendapatan, kami meminta untuk kejelasnya tuturnya
Lalu Abdul Falik berdalih bahwa kelengkapan administrasi sudah lengkap akan tetapi mis komunikasi karena teman-teman teman dari GMPRI ini belom tau secara detail data data yang ada dan kami akan tunjukan itu dan
Kita akan taat hukum yang berlaku terutama untuk ijin ijin itu nanti kalok memang belom ada yang lengkap, nantinya kita akan lengkapi termasuk NIB nya.
"Gmpri lombok tengah dalam waktu dekat akan melakukan hearing lanjutan dan meminta DPR untuk memanggil kembali dan menghadirkan pengurus PT PAL sesuai yang tertera di NIB nya.
