Advertisement
Lembaga Kompas NTB bersama Aliansi Masyarakat dan beberapa Aktivis menggelar aksi besar-besaran di Kantor DPRD Lombok Tengah pada hari Kamis, 11 September 2025, aksi akan di mulai pukul 10.00 WITA dan titik kumpul di alun alun tastura Praya, Aksi damai ini bertujuan menuntut keadilan bagi rakyat kecil yang merasa diperas oleh berbagai pungutan dan pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan.
Masa aksi terlihat mulai berkumpul di alun alun tastura dan berkompoi ke kantor DPRD Lombok tengah dengan ratusan masa aksi, pukul 11:00 masa aksi mulai menyuarakan beberapa tuntutan di area kantor dprd
Beberapa isu yang menjadi fokus aksi ini antara lain,
Dugaan penguasaan tanah negara di Lombok Selatan oleh PT. Torok Deployment (Samara Hills) yang merampas sempadan pantai untuk kepentingan pribadi
Dan Sekitar 200 villa/hotel ilegal di Lombok Tengah yang berdiri tanpa izin dan dibiarkan oleh pemerintah setempat.
serta menuntut pemerintah daerah telah melakukan pengusiran kepada para Pedagang kaki lima yang ditertibkan, ditindas, dan diusir dari tempat mencari nafkah.
"Beberapa menit orasi merekapun di terima dan di suruh masuk ke dalam gedung DPR dan mulai melakukan audiensi bersama pihak pihak terkait di kantor DPRD Lombok tengah
Aksi ini mengajak masyarakat luas, termasuk pedagang kecil, buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa, untuk bersama-sama menyuarakan keadilan dan menuntut hukum yang adil, bukan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas pungkas Sadam husein kepada awak media melalui sambungan telpon, Rute aksi akan di lalui dimulai dari Alun-Alun Tastura praya menuju Kantor DPRD Lombok Tengah yang berlokasi di kelurahan jontlak kecamatan Praya.
Beberapa aktivis dan tokoh yang telah menghadiri undangan aksi ini diantaranya beberapa lembaga yang tergabung dalam koalisi mahasiswa dan pemuda masyarakat nusa tenggara barat dengan semboyan "Investor Tersenyum, Pejabat Tertawa, Pedagang Kaki Lima Digusur, Rakyat Menjerit dan Menangis Bayar Pajak.
"DI ruang rapat kepala dines PUPR Menyampaikan kepada masa aksi terkait dengan samara jauh- jauh hari kami sudah turun untuk melihat kondisi tersebut dan kami sudah bertemu dengan pihak samara, katanya PT samara tetap akan mematuhi segala peraturan yang ada dan akan patuh terkait regulasi yang ada dan dia sudah menandatangani terkait itu, menurutnya jika itu tidak di indahkan kami akan memanggil dari PT tersebut untuk hadir, dan terkait beberapa vila dan hotel yang menjamur pihak sekda telah berkordinasi dengan pihak dines PUPR untuk mendata dan turun untuk melihat pemilik agar proses ijinnya segera terbentuk.
Di tambahkan pak kadis juga membeberkan beberapa yang belom mengurus ijin, kami sudah membuat pihak edaran kepada pihak investor dan pemilik dari hotel maupun vila sesuai perundang undangan yang berlaku, rencana kami akan mengirimkan surat dan memberikan pilihan apakah kami yang bongkar atau dia sendiri yang bongkar dan satu lagi terkait reklamasi pantai juga kami sudah memberikan surat peringatan dan jika itu tidak di indahkan kami akan turun langsung untuk menindak tegas ucapnya.
